Tuesday, July 16, 2019

Soal PKN Tentang Otonomi Daerah Pilihan Ganda & Essay Lengkap

Tulisan yang kami sajikan dikesempatan kali ini merupakan rangkuman materi yang sengaja kami buat dalam bentuk latihan-latihan seputar pertanyaan dan soal terkait materi Otonomi Daerah dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Tujuannya sih satu, agar teman-temen bisa dengan lebih mudah mempelajari dan memahami apa itu otonomi daerah dan hal-hal terkait didalamnya.

Tak hanya itu, kami juga sajikan jawaban yang melengkapi setiap pertanyaan dan contoh soal tentang otonomi daerah yang ada. Dengan begitu kamu akan mengetahui maksud dibalik setiap soal yang telah kami buat. Tapi perlu diingat, kalo kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh karenanya, koreksi terhadap soal di siswaunggul.com sangat perlu dilakukan.

Soal Terkait Materi Otonomi Daerah

contoh soal tentang otonomi daerah

1. Yang disebut dengan daerah otonom adalah ...
a. Negara
b. Kabupaten
c. Kecamatan
d. Kelurahan
Jawaban: b

2. Yang termasuk ketentuan otonomi daerah, yaitu ...
a. Pemegang kekuasaan pemerintah daerah
b. Kekuasaan tetap milik pemerintah pusat
c. Kekuasaan milik pemerintah daerah
d. Kekuasaan milik negara sebagian
Jawaban: a

3. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut, kecuali ...
a. Kemampuan ekonomi
b. Potensi daerah
c. Jumlah penduduk dan luas wilayah
d. Keinginan pemerintah pusat
Jawaban: d

4. Pengertian dekonsentrasi adalah ...
a. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI
c. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
d. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Jawaban: c

5. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia merupakan pengertian dari ...
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
Jawaban: a

6. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah ...
a. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI
b. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
c. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa untu melakukan tugas tertentu
d. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai denan peratuan perundang-undangan
Jawaban: c

7. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
a. Daerah otonom
b. Prisip otonomi daerah
c. Otonomi daerah
d. Asas-asas otonomi daerah
Jawaban: -

8. Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah ...
a. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
b. Kesatuan daerah yang mempunyai prangkat dan pemerintahan sendiri, mengurus kepentingan masyarakat di daerah menuru prakarsa sendiri
c. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI
d. Hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
Jawaban: c

9. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...
a. UU No. 20 Tahun 2003
b. UU No. 32 Tahun 2004
c. UU No. 9 Tahun 1998
d. UU No. 39 Tahun 1999
Jawaban: v

10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang ...
a. Pemerintah daerah
b. Otonomi daerah
c. Pemerintahan otonomi
d. Daerah otonom
Jawaban: a

11. Berikut ini bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, kecuali ...
a. Politik
b. Agama
c. Sosial budaya
d. Keuangan
Jawaban: c

Soal terkait: Contoh Soal dan Jawaban Tentang Bela Negara PG

12. Alasan yang tepat bagi bangsa indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena indonesia ...
a. Negara demokrasi berdasarkan hukum
b. Negara demokrasi berkependudukan besar
c. Negara yang subur dan rakyatnya ramah
d. Negara besar yang penduduknya majemuk
Jawaban: d

13. Perhatikan pernyataaan berikut ini!
1) Keadilan
2) Pemerataan
3) Pengembangan kehidupan demokrasi
4) Pemanfaatan/exploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya

Dari pernyataan diatas, yang merupakan tujuan pemberian ekonomi kepada daerah ditunjukan pada nomor ...
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4
Jawaban: a

14. Perhatiakn pernyataan berikut ini!
1) Adanya kewenangan pemerintah daerah
2) Adanya tugas pembantuan dari pusat
3) Adanya partisipasi aktif masyarakat daerah
4) Adanya pemilihan kepala daerah yang jurdil

Dari pernyataan diatas, yang menjadi nilai dasar hakikat terwujudnya otonomi daerah ditunjukan oleh nomor ...
a. 1,2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 3 dan 4
d. 4
Jawaban: b

15. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Moneter
2) Kesehatan
3) Politik luar negeri
4) Pekerjaan umum

Dari pernyataan diatas, yang merupakan kewenangan daerah otonom menurut UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah ditunjukan oleh nomor ...
a. 1,2 dan 3
b. 4 dan 3
c. 2 dan 4
d. 4
Jawaban: c

16. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepala gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dinamakan ...
a. Tugas pembantuan
b. Dekonsentrasi
c. Otonomi daerah
d. Desentralisasi
Jawaban: b

17. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia merupakan pengertian dari ...
a. Daerah administrasi
b. Daerah otonom
c. Desa
d. Daerah provinsi
Jawaban: b

18. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggung jawabankannya kepadaayng menugaskan disebut ...
a. Tugas pemerintah
b. Wilayah administrasi
c. Tugas pembantuan
d. Penugasan daerah dan desa
Jawaban: c

19. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah ...
a. UU No. 20 Tahun 2004
b. UU No. 21 Tahun 2004
c. UU No. 32 Tahun 2004
d. UU No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d

20. Perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen didaerah dinamakan ...
a. Instansi berwenang
b. Instansi horisontal
c. Instansi departemen
d. Instansi vertikal
Jawaban: d

Soal terkait: Contoh Soal Tentang Budaya Politik Pilihan Ganda

Soal Essay Tenntang Otonomi Daerah

1. Coba jelaskan penerapan daerah dalam konteks negara kesatuan RI?
Jawaban: Dalam konteks ini (NKRI) atau pemerintah akan memberikan hak penuh kepada setiap daerah di indonesia dalam melakukan otonomi daerah dan kesempatan ini tentu saja berdasarkan UUD ekonpmi daerah di tempat tersebut

2. Jelaskan hakikat atau nilai dasar otonomi daerah
Jawaban: Secara harfiah, otonomi daerah diberikan untuk tujuan kemandirian pada setiap daerah di indonesia. Jadi, otonomi daerah pada hakikatnya merupakan proses mandiri setiap daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan pembangunan di daerah

3. Apa pengertian otonomi daerah?
Jawaban: Yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Bagimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia?
Jawaban: Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini akan memberikan dampat pada perubahan sistem pemerintahan di indonesia lebih komplit dan dinamis dan terarah

5. Sebutkan fasar hukum otonomi daerah?
Jawaban: Yaitu UUD 1945 UU No. 31 Tahun 2004 tentang pemerintah daeraj

Nah itu dia pembahasan kita kali ini. Jika sekiranya teman menginginkan pemparan soal diatas dalam bentuk file yang bisa diaplikasikan kedalam print out yang teman miliki, silahkan langsung saja klik: Download Soal Tentang Otonomi Daerah

Sekian dari saya dan Salam Pintar
Bagikan ke FACEBOOK

TerkaitSoal PKN Tentang Otonomi Daerah Pilihan Ganda & Essay Lengkap

0 komentar:

Post a Comment